exit system

Posted: Juni 10, 2009 in Uncategorized
Tag:, , , , ,

Exit System

Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai ;

  1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.
  2. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
  3. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 TH dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun.

Besarnya pensiun pegawai.

(1)   Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2 ½ % (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

a. pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun;

b. pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.

(2)   Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacad jasmani dan/atau rohani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya . Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemutusan Hubungan Kerja

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. bagi pekerja tetap, diatur soal wajib tidaknya pengusaha memberi kompensasi atas PHK tersebut.

Dalam PHK terhadap pekerja tetap, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Perlu dicatat, kewajiban ini hanya berlaku bagi pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja untuk waktu tidak tertentu.

Terdapat bermacam-masam alasan PHK :

  • ­ Selesainya PKWT

Pekerja, pengusaha dan pemerintah wajib untuk melakukan segala upaya untuk menghindari PHK. Apabila tidak ada kesepakatan antara pengusaha pekerja/serikatnya, PHK hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).

Hal-hal tersebut adalah :

  1. pekerja masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
  2. pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
  3. pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
  4. pekerja meninggal dunia.
  5. pekerja ditahan
  6. pengusaha tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan pekerja melakukan permohonan PHK

Tambahan dalam surat kontrak kerja :

  1. Apabila oleh karena sesuatu hal PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan untuk mengundurkan diri ( memutuskan hubungan kerja ) sebelum masa yang disepakati bersama berakhir, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan tentang niatnya itu secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
  2. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan apapun serta tidak berkewajiban untuk membayar upah atau gaji untuk sisa waktu yang tidak dijalani oleh PIHAK KEDUA.
  3. PIHAK PERTAMA akan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan kontrak secara sepihak apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA seperti meninggalkan tugas atau lokasi kerja tanpa seizin PIHAK PERTAMA, memalsukan dan memanipulasi data pekerjaan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain di lapangan sehingga memperlambat atau mengacaukan tugas kerja tim, dan dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya oleh Direksi.

Pesangon

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya.

Perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut :

  • masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah;
  • masa kerja 1 – 2 tahun,  2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 2 – 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 3 – 4 tahun 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 4 – 5 tahun 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 5 – 6 tahun 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 6 – 7 tahun 7 (tujuh) bulan upah.
  • masa kerja 7 – 8 tahun 8 (delapan) bulan upah;
  • masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai berikut :

  • masa kerja 3 – 6 tahun 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 6 – 9 tahun 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 9 – 12 tahun 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 12 – 15 tahun 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 15 – 18 tahun 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 18 – 21 tahun 7 (tujuh) bulan upah;
  • masa kerja 21 – 24 tahun 8 (delapan) bulan upah;
  • masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah
  1. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (UPH) meliputi :
    a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s